Fadli Zon: Pelantikan Komjen Iriawan Jadi Pj Jabar, Bukti Pemerintah Tidak Bisa Dipercaya
REINHA.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik rencana pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018. Fadli Zon mengatakan rencana tersebut menjatuhkan kredibilitas pemerintah.
Pada bulan Januari – Februari 2018 rencana tersebut sempat menjadi perdebatan dan menimbulkan kontroversi. Dimana akhirnya untuk menanggapi kritik masyarakat tersebut, pemerintah baik Kemendagri, Polri dan Menko Polhukam pada tanggal 20 Februari menyatakan usulan tersebut ditarik oleh pemerintah.
Tidak hanya mencederai semangat reformasi tapi juga tidak ada alasan untuk menjadikan perwira polisi aktif sebagai PJ Gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi tersebut, termasuk pejabat di lingkungan Kemendagri, kata Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya.
Oleh karena itu menurut Fadli Zon pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah ternyata tak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik. Bahkan penipuan terhadap rakyat.
Lebih lanjut lagi Fadli Zon mengatakan, alasan Dirjen Otonomi Daerah yang menyatakan Komjen M. Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, karena yang bersangkutan saat ini sedang menjabat Sestama Lemhanas, adalah alasan mengada-ada.
(Baca juga: Uni Eropa Cabut Larangan Terbang Seluruh Maskapai Indonesia)
Alasan itu hanya mengkonfirmasi sejak awal, dimana yang bersangkutan memang sudah “diplot” harus menjadi Pj Gubernur Jabar. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja ungkap Fadli Zon.
Tetap ditunjukan nama yang bersangkutan memunculkan pertanyaan, kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jabar, sehingga harus menjilat ludah sendiri. Apa motifnya, dulu kata Fadli Zon alasannya rawan, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja.
Fadli Zon pun mencatat, setidaknya ada tiga persoalan terkait pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini.
Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah.
Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut.
Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan.
Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jabar maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan.
Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu. Kita yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita.
Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama.
Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah?
Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, alasan pengangkatan perwira Polri sebagai Pj Gubernur Pilkada Jawa Barat dinilai rawan ternyata tidak valid dan telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar.
Oleh karena itu menurut Fadli Zon langkah pemerintah yang tidak mau dikoreksi bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Dan keputusan tersebut bisa menodai Pilkada Jawa Barat.
Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat, kata Fadli mengakhiri tweetnya terkait pelantikan Pj Jawa Barat.
# Fadli Zon: Pelantikan Komjen Iriawan Jadi Pj Jabar, Bukti Pemerintah Tidak Bisa Dipercaya
